Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta melakukan razia pajak motor pada Senin (23/12) lalu di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat. BPRD DKI Jakarta lantas menempel stiker bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah” di motor-motor yang belum membayar pajak dua tahun atau lebih.

Kegiatan razia pajak motor tersebut dilakukan untuk mengingatkan para pemilik kendaraan untuk segera membayar pajak sebelum tutup tahun. Besaran pajak dari sejumlah motor penunggak pajak tersebut berkisar Rp 300-600 ribu.

Pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak dapat memanfaatkan program keringanan pajak DKI Jakarta hingga 30 Desember mendatang. Keringanan tersebut berupa penghapusan denda keterlambatan, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan di samsat lima wilayah DKI Jakarta

“Jadi kami mengimbau masyarakat Jakarta khususnya pemilik kendaraan agar membayarkan kewajiban pajak pada waktunya. Pembayaran mereka sangat membantu pembangunan kota Jakarta,” kata Kepala Unit Pelaksanan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Pusat BPRD DKI, Manasar Simbolon, dikutip medcom.id.

Sebelumnya, pada Minggu (15/12) BPRD DKI juga menyisir penunggak pajak kendaraan bermotor di kawasan Senayan City, Jakarta Pusat. Kala itu, BPRD mengecek status pajak motor-motor besar di tempat tersebut. Hasilnya, ditemukan beberapa moge yang belum dipayarkan pajakanya senilai jutaan rupiah.

Berdasarkan data BPRD DKI bulan September lalu, nominal pajak kendaraan bermotor roda dua dan tiga di DKI Jakarta menyentuh Rp 2,4 triliun. Karena itu, BPRD berupaya mencapai target pendapatan dari pajak dengan melakukan sidak dan bekerjasama dengan kepolisian untuk menindak pemilik motor yang belum membayar pajak.

Tahun depan, BPRD DKI bersama kepolisian dan instansi terkait lainnya akan melakukan razia pajak motor besar-besaran yang fokus menjaring penunjang pajak kendaraan bermotor. Pelanggar dapat dikenai sanksi denda hingga Rp 500 ribu, sesuai peraturan pasal 106 ayat (5) UU No 22 Tahun 200 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Saat ini belum ada rencana razia besar. Tetapi, rencananya tahun depan akan ada razia gabungan besar-besaran,” beber Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syariffudin seperti dikutip kompas.com.

 

 

, , , ,